Rapat Dpr Memanas
Rapat-Rapat Kerja di DPR RI
10 September lalu, menjadi hari yang padat dengan berbagai rapat kerja bagi Christina Aryani, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta II,
Diawali Rapat Paripurna yang salah satu agendanya memberikan persetujuan atas hasil fit and proper test calon anggota BPK oleh Komisi XI. Christina merasa senang dan bangga karena salah seorang sahabatnya di Komisi I berhasil terpilih sebagai calon anggota BPK periode 2024-2029.
Rapat Kerja Badan Legislasi juga melakukan back to back rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Pemerintah. Wantimpres sendiri merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UUD NRI 1945.
Rapat-Rapat Kerja di DPR RI
10 September lalu, menjadi hari yang padat dengan berbagai rapat kerja bagi Christina Aryani, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta II,
Diawali Rapat Paripurna yang salah satu agendanya memberikan persetujuan atas hasil fit and proper test calon anggota BPK oleh Komisi XI. Christina merasa senang dan bangga karena salah seorang sahabatnya di Komisi I berhasil terpilih sebagai calon anggota BPK periode 2024-2029.
Rapat Kerja Badan Legislasi juga melakukan back to back rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Pemerintah. Wantimpres sendiri merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UUD NRI 1945.
Video: DPR Sebut Implementasi PPN 12% Tak Bisa Ditunda
Download TribunX untuk Android & iOS
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Awalnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan capim KPK. Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada anggota apakah capim dan lima anggota Dewas KPK dapat disahkan.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2024-2025. Rapat paripurna ini digelar untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029.
Cak Imin pun sempat berkelakar saat berpamitan. Dia melaporkan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad soal jumlah uang pensiun.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari ini, Senin (30/9/2024).
Puan menjelaskan bahwa seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk rapat paripurna terakhir ini.
Seluruh aksi mengawal putusan MK berbuah hasil. DPR akhirnya membatalkan pengesahan Revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna dan kembali ke putusan MK.
Sejumlah tokoh, aktivis hingga artis berdemonstrasi pada Kamis (22/8/2024) di sejumlah titik Jakarta. Aksi itu membuahkan hasil: DPR membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada dan kembali ke putusan MK.
Reza Rahadian Demo di Depan Gedung DPR, Kritik Putusan MK Terkait RUU Pilkada yang Dilanggar
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco selaku pimpinan rapat beralasan, peserta yang hadir dalam rapat paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan atau tidak kuorum.
Pada aksi di gedung DPR RI, BEM UI akan bergabung dengan sejumlah elemen dan mahasiswa dari universitas lain. Mahasiswa dan buruh akan tumpah ruah di gedung DPR RI untuk mengawal keputusan MK.
Massa terus berdatangan ke depan DPR/MPR RI untuk demo revisi UU Pilkada 2024.
DPR RI akan melangsungkan rapat paripurna untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada menjadi UU pada Kamis pagi ini (22/8/2024).
Rapat paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui pengesahan RUU Desa menjadi undang-undang. Sejumlah perubahan krusial disahkan dalam revisi UU Desa ini, antara lain terkait masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
Dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan IV tahun 2023-2024 yang digelar Selasa 5 Maret 2024, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur menyampaikan soal hak angket.
DPR menggelar rapat paripurna pertama kali usai pencoblosan Pemilu 2024. Sejumlah anggota DPR menginterupsi rapat paripurna terkait wacana Hak Angket perihal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
DPR setuju mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Namun, pengesahan RUU Kesehatan diwarnai unjuk rasa sejumlah organisasi profesi yang menentang Omnibus Law Kesehatan.
Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) berlangsung panas.
Anggota Komisi VIII Muhammad Husni terlihat marah karena kesalahan penyampaian data oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief.
Hilman sebelumnya menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa diturunkan menjadi Rp 90 juta atau lebih rendah dari usulan sebelumnya yang sebesar Rp 98,8 juta.
Dengan demikian, masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp 49,8 juta, lebih kecil dari yang sebelumnya Rp 69 juta. Sementara sisanya akan ditutup oleh nilai manfaat.
"Kita baru saja menerima laporan tentang pemotongan dari pada biaya asuransi dari 74 real menjadi 28,75 real sekian, namun pimpinan ada lagi pemotongan 20 real akomodasi mekah," ungkap Husni dalam rapat, Rabu (15/2/2023)
"Jadi yang hebatnya kalau saya hitung-hitung hasil setelah pemotongan dan sebelum pemotongan ini sama. Bagaimana cara menambah dan mengurangkannya ini? Ini sama, coba dilihat kembali, semuanya sama, nilai akhirnya sama, ini sama semua ini," jelasnya.
Husni merasa seharusnya ada penurunan, lebih dari yang sudah disampaikan oleh Hilman. "Ini kalau ada kurang berarti turun, ini kenapa bisa sama?," tanya Husni.
Foto: Anggota Komisi VIII Muhammad Husni
Hal ini kemudian dijawab oleh Ketua Panja Biaya Haji Marwan Dasopang, di mana ada kenaikan konsumsi karena penambahan makan sebanyak empat kali.
'Jadi ada tambahan, ada konsekuensi. Kita menyadari itu tapi krena ini bagian dari layanan jamaah kita tidak mau jamaah kita dalam keadaan lapar atau mengkonsumsi yang memuat mereka dalam keadaan tidak bugar dan terganggu kesehatannya," jelas Marwan.
Saksikan video di bawah ini:
